Jayalah Indonesiaku
Potret kejadian di tanah airku , serial code blog : ceBЯaHa

Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik telah memakan korban

Undang-undang ITE merupakan undang-undang yang sangat dibutuhkan masyarakat di Indonesia untuk dapat mendapatkan landasan legal guna melakukan transaksi elektronik, atau dapat diaktakan untuk mengesahkan adanya dunia transaksi digital sehingga bisa mengeluarkan Indonesia dari embargo transaksi elektronik dunia. Sebelum adanya undang-undang ini, maka transaksi elektronik terutama di bidang financial terhadap Indonesia sulit dijamin keberlangsungannya, mungkin mirip dengan deal dengan suatu perompak di Negara antah barantah. Untunglah kini pemeritnah bersama DPR telah berhasil mengesahkan undang-undang ITE tersebut. Satu hal yang sangat disayangkan adalah disuntikkannya pasal keanehan dalam undang-undang ITE, atau yang serit disebut para pakar hukum sebagai pasal ngaret. Pasal ngaret bermula dari rezim represif Orba yang menggunakan pasal-pasal subversive untuk menekan kompetitornya, guna mempertahankan kelangsungan rezimnya, dengan dalih utamanya adalah kestabilan nasional, dimana pada ujungnya merupakan kestabilan konstelasi – tatanan ekonomi, sehingga menjamin pihak asing yang melakukan kegiatan usaha – investasi di dalam negeri. Pasal-pasal ngaret yang merupakan subset di dalamnya berupa meng-enable kemungkinan untuk menangkap semua orang yang melakukan pencemaran nama baik. Hal ini sebenarnya sama juga, yaitu untuk menjaga kewibawaan suatu rezim yang biasanya represif. Karena kalo tidak represif, untuk apa menangkap orang-orang yang mempunyai opini berbeda atau bertentangan? Mustinya ada suatu sistem lain yang menggantikan model pasal ngaret ini. Mengingat saat ini ada hal penting yang dipertaruhkan, yaitu UU ITE. Undang-undang tersebut teramat penting mengingat ini menjamin berlangsungnya transaksi digital yang merupakan paradigma transaksi financial baru di era digital. Meskipun UU ITE juga diterapkan di ranah yang luas, tidak hanya financial, namun juga apapun bukti-bukti digital di semua bidang.Hal yang teramat penting ini sayangnya masih dinodai dengan keberadaan pasal ngaret untuk menangkapi orang-orang yang mempunyai opini berbeda, dengan tuduhan : mencemarkan nama baik. Korban-korban UU ITE ini telah makin berjatuhan, Pada masa lalu ada beberapa orang yang hampir saja diseret ke meja hijau akibat pasal pencemaran nama baik dalam UU ITE ini, namun bisa dibatalkan karena ada reaksi cepat dari masyarakat hokum dan IT. Namun akhir-akhir ini telah nyata-nyata jatuh korban sehingga menjebloskan seseorang seehingga meringkuk di bui. Nama yang terkenal saat ini adalah Prita Mulyasari di daerah Tangerang, seorang ibu dari dua anak yang masih sangat kecil namun musti mengalami kurungan selama dua minggu. Untunglah dengan reaksi cepat masyarakat, si ibu ini bisa di keluarkan dari tahanan dengan suatu jaminan, sehingga menjadi tahanan kota, dan akhirnya bisa ditangguhkan penahanannya. Jaksa yang memasukkan pasal-pasal dari UU ITE ini pun sekarang di evaluasi, bahkan ada dugaan mutasi seorang pejabat kejaksaan akibat kasus Prita Mulyasari ini. Meskipun begitu, Prita masih di dakwa pasal lain tentang pencemaran nama baik, di luar UU ITE. Belumlah jelas akhir dari perkara ini, sudah ada seorang pegawai pemda di luar Jawa yang juga diancam dengan pasal pencemaran nama baik UU ITE karena menulis di media internet mengenai kebijakan di suatu Pemda. Nah, apakah kita akan membiarkan korban-korban akibat UU ITE ini berjatuhan? Siapakah yang salah dalam hal ini? Apakah UU ITE nya, ataukah sosialisasi yang kurang dari UU ITE sehingga jaksa masih saja memasukkan pasal pencemaran nama baik pasa UU ITE menjadi unsur dakwaan. Untuk kasus Prita Mulyasari untunglah banyak sekali pihak yang bergerak cepat, yaitu para capres dan Jaksa Agung, yag meng-examinasi dakwaan jaksa, idlanjutkan dengan pemeriksaan para jaksa, ditambah dengn isu tak sedap beredar tentang pengobatan gratis di OMNI. Semoga saja semua pihak juga bergerak cepat untuk mematahkan dakwaan para korban lain yang mungkin timbul adanya kesalahan sosialisasi ataupun pasal ngaret UU ITE ini.

Belum Ada Tanggapan to “Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik telah memakan korban”

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: